Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu: Bawaslu dan Penegak Hukum Perkuat Sinergi Hadapi Tantangan dan Regulasi Baru

BUNTOK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Selatan menggelar rapat koordinasi strategis guna memperkuat pengawasan serta penanganan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan sinergi antar-instansi penegak hukum dan penyelenggara Pemilu untuk mengatasi berbagai tantangan teknis maupun regulasi di lapangan. Rabu, (08/07/2026).

Dalam pembahasannya, Bawaslu menyoroti sejumlah isu krusial, seperti kendala akses data menyeluruh dari KPU terkait verifikasi partai politik, tantangan pembuktian tindak pidana politik uang, hingga fokus pengawasan pada pemutakhiran data pemilih, distribusi surat suara, dan potensi kampanye terselubung di titik-titik rawan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, Suwarsono, menegaskan pentingnya kolaborasi erat antar-lembaga serta adaptasi terhadap aturan hukum terbaru demi terwujudnya pesta demokrasi yang jujur dan adil.

"Keberhasilan pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Bawaslu, Kepolisian, KPU, Kejaksaan, serta seluruh pemangku kepentingan. Tantangan utama seperti keterbatasan akses data dan sulitnya pembuktian politik uang harus kita jawab dengan koordinasi yang solid dan penyamaan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku," tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, Suwarsono.

Ia juga menambahkan bahwa penyesuaian regulasi hukum acara pidana menjadi hal mutlak yang harus dipahami bersama oleh seluruh aparat penegak hukum.

"Seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pembaharuan KUHAP, seluruh pihak terkait diharapkan dapat segera menyesuaikan pemahaman dan penerapannya dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Kami juga terus mengoptimalkan upaya pencegahan melalui pemetaan titik rawan dan sosialisasi kepada masyarakat," lanjut Suwarsono.

Senada dengan hal tersebut, pihak Kepolisian Resort Barito Selatan menyatakan kesiapannya dalam mendukung pengamanan dan penegakan hukum selama tahapan Pemilu berlangsung.

"Polres Barito Selatan berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan Bawaslu, Kejaksaan, dan KPU. Penyamaan persepsi terhadap aturan hukum serta kesiapan alat bukti yang memadai menjadi kunci utama agar setiap penanganan tindak pidana Pemilu, khususnya politik uang, dapat berjalan secara transparan dan berintegritas," ujar Rasikun perwakilan (Polres Barito Selatan).

Melalui pertemuan ini, menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, di antaranya peningkatan koordinasi lintas instansi, penguatan pemetaan wilayah rawan pelanggaran, pembaruan pemahaman aturan hukum terkini, serta pemaksimalan edukasi publik guna mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu di Kabupaten Barito Selatan.